Studi Politik Modern di Indonesia

Secara formal, kebijakan politik etis ditandai dengan pidato tahunan kerajaan Belanda pada bulan September 1901. Dalam pidato tersebut, Ratu Wilhelmina mengatakan tentang suatu "kewajiban yang luhur dan tanggung jawab moral untuk rakyat di Hindia Belanda."

Menurut Van Niel (1960: 51), pesan ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan keprihatinan terhadap keadaan ekonomi yang buruk di Hindia-Timur. Ratu meminta agar dibentuk suatu komisi untuk memeriksa keadaan tersebut, dan pidato ini kemudian diambil sebagai tanggal dimulainya politik etis jajahan.

Namun, tentu saja, cerita tentang politik etis tidak sesingkat itu. Begitu juga awal kemunculannya. Ia adalah kisah panjang. Kisah tentang suatu negeri dengan kekayaan alam berlimpah, yang dalam waktu ratusan tahun berada di bawah kendali bangsa asing.

Secara singkat, kita bisa memulai dengan cerita Cornelis de Houtman, seorang agen Belanda yang ditempatkan di Lisbon, untuk mencari informasi tentang perdagangan. Ketika itu, Portugal dan Spanyo telah berhasil dengan pengembangan jalur pelayaran untuk perdagangan. Sementara Belanda, masih berada di bawah kekuasaan Kerajaan Spanyol.

Dari Perusahaan ke Kedaulatan

Dalam buku Netherlands India: A Study of Plural Economy, JS Furnivall (1939: 22-23) mengisahkan bahwa semula, orang-orang Belanda tidak ingin berlayar ke Timur. Tapi, penutupan pelabuhan-pelabuhan di wilayah Portugal bagi rakyat Belanda yang memberontak, menjadikan para pedagang di Amsterdam tidak punya pilihan.

Para pedagang di Amsterdam akhirnya membentuk perusahaan bernama Compagnie van Verre dan memberangkatkan de Houtman dengan tiga kapal dan sebuah kapal yacht menuju ekspedisi ke Timur.

Awalnya, ini merupakan usaha spekulatif. Namun, de Houtman berhasil mencapai Jawa dan kembali ke Belanda pada tahun 1597 dengan kesuksesan dan keuntungan yang besar. Selanjutnya, dalam waktu kurang dari lima tahun, perusahaan itu berhasil mengirimkan 14 armada yang terdiri dari 65 kapal, dengan 54 diantaranya berhasil melakukan pelayaran pulang dengan selamat.

Persaingan muncul di kalangan perusahaan pelayaran. Selain itu, perusahaan-perusahaan tersebut juga harus menghadapi Mataram, orang-orang Muslim dari Aceh, Portugis dan Spanyol. Akhirnya, untuk mengamankan monopoli, pada tahun 1578

Johan van Oldenbarnevelt, seorang negarawan dan ahli hukum Belanda yang hidup pada tahun 1547–1619, berusaha menggabungkan perusahaan-perusahaan di Belanda demi kesejahteraan negara, yang waktu itu bahkan masih belum ada --saat itu, pemerintahan Belanda masih berada di bawah pemerintahan Burgundia, yang menjadi satu bagian pemerintahan dengan wilayah Prancis dan Inggris dengan masing-masing penguasa di negara tersebut dipimpin oleh Staten-General (Majelis Negara yang terdiri dari penguasa feodal).

Oldenbarnevelt akhirnya berhasil menggabungkan perusahaan-perusahaan menjadi satu perusahaan besar, yaitu Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), atau yang kemudian kita kenal sebagai Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda.

Didukung oleh negara, perusahaan ini diberikan kewenangan untuk melakukan monopoli perdagangan timur demi tujuan kesejahtaraan rakyat. Sebagai bentuk pengakuan dukungan tersebut, Staten-General menyetorkan modal sebesar 25.000 gulden pada awal pembentukan. Dengan pengakuan ini, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap para pemegang saham dan pemilik suara, tetapi juga pada Staten-General.

Dalam perkembangannya, perusahaan bertanggungjawab pada sebuah lembaga, yang menurut Furnivall adalah "samar", yang dikenal sebagai Heeren XVII atau Dewan Tujuh Belas.

Berdasarkan catatan direktur perusahaan tersebut, Furnivall (1939: 25) mengungkapkan bahwa perusahan ini pada dasarnya tidak menginginkan wilayah. Mereka "hanya" ingin menjaga agar "Kepulauan rempah-rempah" menjadi daerah perdagangan pribadi. Karena itu, sasaran utama perusahaan adalah Pulau Banda dan Maluku.

Dalam kurun beberapa tahun, perusahaan ini bahkan seperti hidup di laut. Pejabat utamanya disebut "Gubernur Keliling" karena tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Hingga tahun 1605, Belanda berhasil mengusir Portugis dari Ambon dan membangun pemukiman pertamanya di situ.

Namun, karena Portugis masih menguasai Malaka, dan Spanyol mengendalikan Filipina dan pos terdepan di Tidore, Belanda mulai berpikir untuk memiliki tempat yang aman. Pieter Both menjadi Gubernur-Jenderal VOC pertama yang memerintah di Nusantara dari tahun 1610 hingga 1614. Ia ditunjuk oleh Dewan Tujuh Belas, dan diperintahkan untuk memperoleh tempat yang akan berfungsi sebagai sebuah benteng, dan sekaligus pertemuan pelayaran Belanda.

Menurut Furnivall, tidak ada tempat pertemuan yang nyaman tanpa menguasai Selat Sindu, pintu masuk ke perairan timur. Karena tidak mampu menaklukkan Bantam, Belanda beralih ke Jayakarta.

Jan Pieterszoon Coen, menjadi Gubernur Jenderal Hindia-Belanda yang akhirnya menguasai "imperium timur". Setelah berhasil merebut Jayakarta, ia mulai memperluas kekuasaan teritorialnya.

Konflik antar penguasa kerajaan, semakin membuka peluang

Belanda berkuasa. Hingga tahun 1620, Coen membuat Statuta Batavia Pertama, dan mengangkat seorang hakim untuk seluruh Jayakarta hingga laut selatan. Jayakarta berubah menjadi Batavia.

Vollenhoven, seperti dikutip Furnivall menyatakan:

Tahun 1783, Compagnie mulai menunjukkan kebangkrutan. Korupsi yang terjadi secara besar-besaran menyebabkan VOC mengalami penurunan laba dan utang yang meningkat. Akhirnya, tahun 1790, Heeren XVII dibubarkan dan diganti dengan badan baru bernama Komite untuk Kepemilikan Timur.

Badan ini terdiri dari 44 anggota, dan Republik Batavia pun mengambil alih semua kepemilikan dan wilayah Compagnie, beserta seluruh utang-utangnya. Dan, sejak saat itulah pemerintahan Belanda mulai terlibat dalam menjalankan pemerintahan di Hindia Timur.

Elit Modern

Pemerintah Belanda menerapkan sistem baru dalam pengelolaan kolonial, yang kemudian dikenal sebagai Cultuur Stelsel atau Sistem Tanam Paksa.

Menurut George M.T. Kahin (2003), sistem ini cenderung memadatkan pola struktur sosial Jawa dan menekankan kecenderungan sosio-psikologis diantara penduduk pribumi yang mulai berkembang di bawah kekuasaan VOC.

Berfungsinya sistem ini mengharuskan otoriter masyarakat pribumi tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan. Hubungan antara desa dengan struktur politik di atasnya menjadi lebih otoriter daripada yang terjadi sebelum Belanda datang.

Sistem Tanam Paksa runtuh. Menurut Van Niel, sesudah tahun 1870, kebijaksanaan pemerintah Belanda terhadap Jawa dikenal sebagai Politik Liberal. Modal-modal swasta mulai masuk. Kekayaan Pulau Jawa dan hasil-hasilnya, mengalir secara besar-besaran ke kas pemerintah Belanda.

Nikmat keuntungan inilah yang kemudian memicu kelompok etis di Belanda untuk menerapkan kebijakan terhadap wilayah jajahan sebagai "utang budi". Maka, lahirlah apa yang kemudian dikenal sebagai politik etis.

Pada intinya, politik etis berorientasi pada usaha untuk melakukan pembangunan di tanah jajahan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Selain itu, politik etis juga mendorong untuk diperkuatnya otonomi wilayah jajahan dari negara induknya.

Dari sinilah kemudian muncul proyek-proyek pembangunan, termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Pemerintah kolonial mulai mendirikan sekolah dan memberikan kesempatan tidak saja pada golongan priyayi, tetapi juga pada priyayi rendahan. Pada masa inilah, menurut Van Niel, kaum bumiputera mulai mendapat pendidikan dengan cara-cara Barat.

Tahun 1908, sebuah organisasi yang dibentuk oleh kaum bumiputera dibentuk. Organisasi ini didasarkan pada usaha-usaha individu yang bebas dan sadar akan persatuan. Tahun 1909, organisasi ini mendapatkan legalisasi, dan menjadi organisasi modern pertama yang digerakkan oleh kaum intelektual, dan dikelola dengan cara-cara Barat.

Kemunculan organisasi modern inilah yang kemudian menandai dimulainya era politik modern di Indonesia. Organisasi itu bernama: Boedi Oetomo.(*)

Referensi: