Politik Islam Indonesia dan Kepemimpinan Berbasis Pancasila

Pemimpin itu tentu bukan saja presiden. Tapi pemimpin itu juga termasuk yang duduk di parlemen dan juga para tokoh-tokoh pergerakan.

Politik Islam di Indonesia bisa diurai mulai dari politik era kerajaan atau kesultanan di Indonesia. Saat itu, corak politik Islam mengejawantah di masyarakat melalui nilai-nilai Islam yang ada di kasultanan dan kerajaan.

Politik Islam saat itu mudah diterima karena di era itu politik Islam bisa menyesuaikan diri dengan tradisi setempat dan bahkan mempu memberi warna pada budaya nusantara atau kearifan lokal. Sehingga politik Islam lebih langgeng.

Sistem politik Islam di era kerajaan tentu bentuknya berbeda-beda karena setiap kasultanan dan kerajaan memiliki khazanah yang berbeda.

Buton, mislanya, ada sistem politik Islam martabah 7. Tentu kerajaan lain atau kasultanan lain memilki sisitem politik Islam yang berbeda.

Kita lihat, kerajaan dan kasultanan di masa itu tidak hanya sekedar politik, tapi juga mampu menopang ekonomi masyarakat, memberikan kesejahteraan, dan mengisi dahaga spiritualnya melalui Islam.

Kemudian pra kemerdekaan, kekuatan politik Islam mengalami degradasi sekitar akhir abad 16 belas karena masuknya kolonialisme dan imperialisme. Akibatnya, kerajaan yang tadinya sangat kuat pengaruhnya mulai tersingkir.

VOC tidak saja melakukan hegemoni ekonomi, tapi juga hegemoni kekuasaan, dan campur tangan mereka ke kerajaan sangat terasa. Sehingga, ulama yang menjadi penasehat raja tersingkir dan digantikan oleh VOC.

Kekuatan politik bergeser, dari basis kesultanan-kerajaan ke pesantren. Politik pesantren menjadi basis perlawanan terhadap penjajah. Pada tahun 1.800-an muncul politik Islam yang berupaya mengusir Belanda seperti Perang Padri Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Perang aceh, dll. Semua dipimpin oleh ulama.

Jadi, selain pesantren, ada juga di pulau-pulau lain dimana pergerakan politik Islam dipimpin oleh ulama.

Perlahan kemudian terbangun kesadaran di kalangan para politisi Islam, yaitu dengan tidak melakukan konfrontasi fisik atau perang yang sporadis. Diperlukan suatu wadah untuk menghimpun, sehingga lahir NU, Muhammadiyah, dll.

Di sini, gerakan politik Islam mulai bergeser ke basis pendidikan dan sosial kemanusiaan melalui organisasi besar seperti NU dan Muhammadiayah.

Mendekati kemerdekaan kemudian muncul kembali relasi Islam dan politik. Terjadi perdebatan: idealnya Indonesia ini negara Islam atau sekuler?

Perdebatan itu sebagimana terjadi di Piagam Jakarta adalah fase ideologi. Para tokoh elit politik berhadap-hadapan antara ideologi nasionalis sekuler dengan nasionalis-islam.

Pasca itu terjadi perdebatan tentang negara Islam ataukah nasionalis. Pada masa Orde Lama, corak pemikiran politik nasionalis sekuler dengan nasionalis-Islam sangat terlihat jelas.

Di saat yang sama, di Timur Tengah juga terjadi gerakan pembaharuan Islam. Ini juga mempengaruhi pemikiran para ulama dan cendikiawan di Indonesia. Sayangnya di masa Orde Lama ini, kelompok politisi Islam tidak berhasil bersatu dan keberadaannya juga tidak difasiltasi oleh sosok Bung Karno.

Meski demikian, eksistensi politik Islam masih terlihat jelas. Hingga di masa Orde Baru yang lebih represif terhadap kebebasan, ide tetang negara Islam akhirnya gugur dengan sendirinya setelah keluar kebijakan azas tunggal, yaitu azas Pancasila.

Tapi ini menurut saya menarik. Secara politik, harus diakui bahwa Orde Baru telah berhasil membangun tiga partai politik yang mewakili ideologi terdiri. Mislanya PDI yang nasionalis, PPP yang Islam, dan Golkar yang nasionalis demokrat.

Hanya saja, dalam setiap pemilihan partai Islam selalu kalah, karena gerak politik Islam sangat terbatas. Tapi di masa akhir Orde Baru, Soeharto lebih akomodatif kebijakannya. Misalnya, ia lebih menerima ideologi Islam. Kemudian dibentuknya ICMI sebagai think tank, mulai melahirkan para pemikir Islam yang terpelajar dan moderat. Tokoh tokoh ini pun bisa bersuara. Akhirnya pemerintah menyadari kekuatan Islam memang tidak bisa ditekan terus-terusan.

Robert Habner, dalam Civil Islam and Democracy in Indonesia menyebut bahwa pilihan Soeharto ini karena kurangnya dukungan militer ke Soeharto sehingga memilih dukungan Islam di akhir kepemimpiannya.

Sebenarnya, Soekarno dan Soeharto punya pandangan yang sama bahwa politik Islam adalah pesaing besar politik nasionalisme yang mereka usung.

Di fase reformasi, kelompok Islam merasa euforia dengan kebebasan. Banyak sekali parpol Islam bermunculan, mungkin sekitar 20 parpol Islam. Namun sayanganya, perolehan suara parpol Islam masih kalah dengan parpol nasionalis yaitu Golkar dan PDIP. Selain itu, partai nasionalis juga mampu menjadikan kelompok Islam sebagai basis massanya.

Di era reformasi kita bisa melihat bahwa partai islam yang lolos PT adalah partai Islam yang memiliki basis massa yang kuat seperti NU dan Mumadiyah . Selebihnya, parpol lain yang tanpa basis organisasi kuat berguguran. Dan di era ini, Islam mulai mengalami kebangkitan di organisasi-organisasi, pelajar dll.

Era Habibie, Gus Dur dan SBY, masyarakat menginginkan sisitem yang ideal yaitu yang bersih, demokratis dan transparan. Perbaikan-perbaikan negara diharapkan. Meski demikian masih ada gerakan kebangkitan membangun politik Islam seperti HTI, MMI, yang membangun politik hingga akar rumput yang muncul di era pasca reformasi.

Kelompok keagamaan underground ini muncul ke permukaan yang sebelumnya menjadi gerakan bawah tanah. Di era reformasi, politik Islam mulai muncul dimana mereka mencoba mengusung tentang misalnya, syariah Islam.

Kepemimpinan Berbasis Pancasila

Kepemimpinan berbasis Pancasila itu seperti apa? Menurut saya, kepemimpinan itu harus inklusif, akomodatif dan populis. Politik Islam yang Pancasilais itu harus didesain ulang supaya bisa diterima publik.

Saya setuju bahwa Pancasila tidak bertentangan sekali dengan Islam. Karenanya, ketika ada pertanyaan tentang negara Islam, itu harus dijawab dengan hati-hati. Sebab, itu terkait dengan sistem politik dan sistem politik itu banyak sekali.

Jadi, kalau yang dimaksud dengan negara Islam adalah negara yang berasaskan teokrasi, itu jelas tidak bisa diterapkan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun, jika Islam diartikan sebagai nilai-nilai yang di dalamnya juga terdapat kewajiban untuk menjalankan demokrasi seperti kebebasan dan menjamin hak setiap warga negara, maka nilai-nilai Islam yang seperti ini sesungguhnya juga menjadi nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila.