Warisan M. Natsir Untuk Indonesia

Sebagai seorang negarawan yang berpengetahuan keagamaan yang luas, Natsir sebenarnya mengimpikan negeri ini menjadi sebuah negara yang masyarakatnya hidup dengan rukun, taat beragama, ada tasamuh, penuh toleransi, dan hidup dengan sejahtera.

Demi mewujudkan impiannya tersebut Natsir mengusung konsep sebuah negara, yaitu negara yang berdasarkan pada sistem demokrasi konstitusional yaitu sistem pemerintahan yang tunduk pada konstitusi, kekuasaan negara berada pada tangan rakyat dan pemerintah selaku pemegang kekuasaan dibatasi oleh konstitusi dan tidak bisa bertindak sewenang-wenang sehingga tidak melanggar hak-hak asasi rakyat. Dimana gagasan demokrasi konstitusionalnya Natsir ini merupakan gradasi dari pemikiran pokoknya yaitu theo-demokrasi.

Natsir berupaya menawarkan theo-demokrasi untuk Indonesia karena kekhawatirannya terhadap perkembangan pengaruh sekularisme di Indonesia yang dikembangkan oleh Sukarno dkk.

Di masa awal kemerdekaan Sukarno ingin membangun Indonesia dengan menganut paham Ataturisme dan Kemalisme dengan mengusung pemikiran yang liberal dan sekuler, Sukarno meyakini bahwa harus ada pemisahan antara agama dengan negara. Hal ini ditolak Natsir, sebab secara teologis dan sosiologis menurut Natsir agama telah menyatu dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan hal ini berbeda dengan Barat, yang kemerdekaannya terbangun tanpa keterlibatan peran agama, sehingga tidak peduli akan peran agama dalam sebuah negara.

Bagi Natsir, kemerdekaan Indonesia dibangun dan didapat dengan peran agama yang kental, pembentukan negara Indonesia berada pada keterikatan dengan agama, agama merupakan realitas yang hidup menjadi bagian dari kehidupan sosial, dan budaya bahkan agama berperan penting dan menjadi inspirasi dan alat mobilisasi yang luar biasa dalam melawan penjajahan, dengan mengobarkan semangat jihad. Sehingga bagi Natsir mau tidak mau politik Indonesia harus memberi peran yang sesuai bagi agama dalam sebuah negara, dan konsep theo-demokrasi bisa menjadi gagasan yang tepat membangun negeri.

Atas dasar ini, Natsir menganjurkan bahwa nasionalisme Indonesia mestinya bersifat kebangsaan muslimin, dan ajaran Islam menjadi sesuatu yang tepat untuk membentuk sebuah sistem negara untuk Indonesia.

Sebab Islam sebagai ideologi menurut Natsir adalah lengakap sebagaimana pemikiran yang dirujuk oleh Natsir, Montgomery Watt, bahwa Islam is more then a religion, it is a complete civilization.

Natsir bersama Oemar Said, HOS Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Wahid Hasyim mencoba menyikapi sekularisme yang diusung Sukarno secara arif dan inklusif dengan membangun sebuah negosiasi. Atas dasar pemikirannya tersebut, melalui mesin politiknya Masyumi, Natsir berupaya menawarkan konsep theo-demokrasi untuk Indonesia dan menghidupkan kembali tradisi Islam di Indonesia, sebagaimana yang dipopulerkan oleh Abdul A’la Al Maududi—pimpinan Jamaat al Islamiyah, Pakistan—melalui karyanya Al-Khilafah wa al-Mulk (Khilafah dan Kerajaan).

Theo Demokrasi

Theo-demokrasi yang diusung Maududi merupakan perpaduan antara teori demokrasi dengan theokrasi dan kemudian disintesakan dengan prinsip-prinsip Islam, secara esensial konsep theo-demokrasi adalah Islam memberikan kekuasaan kepada rakyat, akan tetapi kekuasaan itu dibatasi oleh norma-norma yang datangnya dari Tuhan. Dengan kata lain, theo-demokrasi adalah sebuah kedaulatan rakyat yang terbatas di bawah pengawasan Tuhan. Atau, seperti diistilahkan Al-Maududi, a limited popular sovereignty under suzerainty of God (Amien Rais, 1988:23-24).

Dalam bukunya yang lain, yaitu Islamic Law and Constitution (1962:138-139), Al-Maududi menggunakan istilah divine democracy (demokrasi suci) atau popular vicegerency (kekuasaan suci yang bersifat kerakyatan) untuk menyebut konsep negara dalam Islam (Asshidiqie, 1995:17).

Theo-demokrasi yang diusung Natsir tidaklah sedogmatis dan normatif Maududi. Natsir mengusung pemahaman yang lebih longgar yaitu dengan meletakkan al Qur’an bukan sebagai kitab hukum tetapi sebagai sumber hukum abadi. Karena sebagai sumber hukum, al Qur’an bersifat abadi, selalu cocok untuk setiap zaman, dimana pun dan kapan pun manusia hidup.

Prinsip hukum Islam menurutnya adalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Ijtihad suatu keharusan bagi umat Islam dengan berijtihad sejauh-jauhnya tetapi harus selalu memperhatikan yang haq dan yang batil serta yang haram dan halal. Dengan prinsip ini Natsir ingin mempertegas bahwa kebebasan harus ada batasnya, sementara demokrasi sekuler menurut Natsir dapat berujung pada berbagai musibah kemanusiaan. Tanpa intervensi wahyu manusia bisa terperangkap pada dorongan nafsu hewani dan anarkis, tesis Natsir ini tidaklah pemashaman buta melainkan pemahamannya yang mendalam teori dan praktik demokrasi sekaligus melihat dengan jernih keterbatasannya. Theo-demokrasi adalah demokrasi yang dibimbing oleh wahyu (Amien Rais, 1988).

Pemikiran theo-demokrasi Natsir bersama para tokoh Islam HOS Cokroaminoto dan Haji Agus salim ini sebenarnya telah teraplikasi dalam bentuk UUD 1945. Sebagaimana dituturkan Amien Rais bahwa demokrasi yang diterapkan dalam UUD 1945 sebenarnya bukanlah demokrasi yang beraroma sekuler, melainkan beraroma theo-demokrasi. Pemikiran Natsir inilah yang kemudian membuat Natsir bertentangan dengan sukarno. Paham Natsir ini dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, sukarno melawannya dengan mempopulerkan demokrasi terpimpin kemudian Suharto melwannya dengan demokrasi pancasila.

Dua rezim demokrasi tersebut semua mengkerucut pada munculnya pemerintahan yang otoriter. Tak pelak, theo-demokrasi yang diusung Natsir tidak lagi berkembang. Keberadaannya dipasung oleh du rezim yaitu rezim Orde Lama dan rezim Orde Baru. Era reformasi yang sempat memberi pencerahan dengan ditandai adanya perubahan mendasar di berbagai bidang, sebagai dasar untuk membangun pemerintahan yang solid dan demokratis.

Namun, karena pengaruh politik praktis dan lunturnya ideologi para kaum reformis, dan cengkeraman oligarki menjadikan transisi menuju pemerintahan yang demokratis masih belum kelihatan dengan menghasilkan sebuah pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, dan kredibel.

Demokrasi yang terbentuk di Indonesia sejauh ini, meminjam istilah Olle Tornquist hanya menghasilkan Demokrasi Kaum Penjahat, yang lebih menonjolkan kepentingan pribadi dan golongan ketimbang kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Terbaru rinking demokrasi Indonesia semakin menurun berdasarkan laporan v-dem Institute tahun 2026 dimana demokrasi Indonesia ada pada tungkat electoral autocracy (otokrasi elektoral), sejajar dengan negara seperti Somalia dan Zambia dan Korea Utara atau berada di bawah negara Timor Leste.

Kemunduran demokrasi disebbakan akibat melemahnya kebebasan sipil, pengawasan legislatif serta yudisial, integritas pemilu, dan semakin kuatnya peran militer dalam urusan sipil yang berlangsung sejak era reformasi dan terus makin melemah di tahun-tahun terakhir.